Adanyaotonomi daerah ini sendiri tidak terlepas dari hukum-hukum yang mendasarinya. Suatu kebijakan negara haruslah berlandaskan hukum agar pelaksanaannya sah dan sesuai dengan aturan serta tidak berbenturan dengan peraturan yang berlaku lainnya. Di bawah ini merupakan dasar hukum dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia: Menuruthemat penulis, hadirnya pelajaran agama dan guru agama yang tidak sesuai dengan ciri khas keagamaan sekolah tersebut tidak menghilangkan ciri khas dan otonomi keagamaan sekolah. Adanya beberapa guru agama yang berbeda dapat membuka peluang untuk saling berinteraksi, berdialog dan berbagi ajaran dan pengalaman iman dalam suatu kelompok Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Berdasarkan alinea ke-4 UUD 1945, Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Menurut buku PPKN SMP VIII oleh Kemendikbud (2017), sistem hukum nasional adalah hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang Denganadanya Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia dapat dihindari karena Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian sehingga perbedaan dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh. (Muzayin, 1992: 16). PenjabaranPancasila dalam Batang Tubuh UUD NRI tahun 1945 c. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Hankam Ceramah Case study. kejelasan dalam mengkritisi/ mengevaluas i kebijakan pemerintah yang sesuai/tidak sesuai dengan Pancasila. 15%. xv. sebagai dasar pengembangan ilmu d UUtersebut pengganti UU Kewarganegaraan yang lama, yaitu UU Nomor62 tahun 1958. Karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia. Warga negara di Indionesia akan diberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ini berdasarkan kabupaten, provinsi, tempat terdaftar sebagai penduduk. Nama: Masita HanumKelas : PBI 2BNim : 2103046068Tugas : PPKNLink : Oleh: Achmad Fauzi Z. Berbicara masalah kebijakan publik maka tidak akan terlepas dari sebuah institusi yang namanya Pemerintah. Dialah pelaksana dari sekian banyak kebijakan yang telah disepakati diranah parlemen. Menurut Teori mengenai terbentuknya birokrasi, pemerintah terbentuk dari serangkaian kesepakatan (kontrak sosial) dari suatu masyarakat disuatu wilayah tertentu. Nomor22 Tahun 2014, nampaknya tidak berjalan dengan lancar, yaitu dengan telah Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- adalah demokrasi yang sesuai dengan Pancasila. Mengacu pada sila ke empat dalam _____Nomor5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi terhadap Kebijakan dan Regulasi yang Bertentangan dengan Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), 2019, Draf Naskah Garis-Garis Besar Haluan Pembinaan Ideologi Pancasila, UKP-PIP, Jakarta. EraSoeharto, Pancasila digunakan sebagai pembenaran menggebuk yang berbau Komunis. Sekarang di era Jokowi, Pancasila lebih banyak dibenturkan dan dihadap-hadapkan dengan kaum Agamis Islam. Ini tidak sehat dan tidak baik. Yang merasa dirinya nasionalis tidak boleh merasa bahwa dirinyalah Pancasila. Pancasila semakin terdegradasi jauh. PasarBebas dan Kebijakan Pemerintah. 7 Desember 2021 22:51 Diperbarui: 7 Desember 2021 23:00 329. +. Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Lihat foto. Ruang Kelas. Sumber Ilustrasi: PAXELS. 1 Kebijakan Ekonomi Kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila adalah kebijakan impor kedelai, dalam hal ini yang dirugikan adalah produsen pertanian dan pengusaha kecil (pabrik temped an tahu) dalam negeri, walaupun tujuan pemerintah untuk menanggulangi permainan pasar yang akan meniadakan NegaraHukum yang mengidam-idamkan keadilan dengan adanya landasan dari setiap landasan hukum di Indonesia yaitu Pancasila sirna begitu saja ketika hukum tak lagi sesuai dengan Pancasila hanya karena kelakuan-kelakuan bejat oknum-oknum yang ingin mendapat keuntungan sendiri tanpa memikirkan kesengsaraan rakyatnya. Contoh kasus penegakkan hukum LandasanIdiil bela negara tidak akan berubah sesuai pedoman Bangsa Indonesia yang juga tidak berubah, yaitu Pancasila. Sedangkan landasan konstistusional dapat berubah sesuai kesepakatan, apabila ada amandemen terhadap UUD 1945. Landasan operasional dapat berubah sesuai kebijakan pemerintah tentang bela negara yang akan SZ7l.

10 kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan pancasila